REKAP PERKARA DIPUTUS DI PA.WATAMPONE


 


 

Prosedur Legalisasi Akta Cerai Peradilan Agama Pada Ditbinadmin Ditjen Badilag MA RI

 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan hukum perkawinan adalah  sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan perkawinan itu harus dicatatkan karena merupakan peristiwa hukum. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini mengakui adanya perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewargaan Indonesia. Selain itu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, tidak mengenal/tidak mengakui adanya perkawinan beda agama.

Kaitan dengan perkawinan antara WNA dengan WNI ini maka seorang warga Negara Indonesia beragama Islam yang berstatus Janda atau Duda dan akan melakukan perkawinan dengan warga Negara asing, maka terlebih dahulu harus menyiapkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan, apakah  perkawinan itu dilaksanakan di luar negeri maupun di dalam negeri.

Salah satu persyaratan itu antara lain : Akta Cerai dan Putusan Pengadilan Agama terlebih dahulu harus dilegalisasi, sebagai  pengesahan Surat Asli/Dokumen asli. Lembaga yang berwenang melegalisasi tersebut adalah :

1.     Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Cq Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama;

2.    Departemen Hukum dan HAM pada Direktorat Hukum Administrasi Umum;

3.    Departemen Luar Negeri  pada Direktur Konsuler;

4.    Kantor Kedutaan yang dituju, di mana ia akan melaksanakan pencatatan perkawinan.

Sebelum melakukan pengesahan Legalisasi Akta Cerai dan Putusan, Direktorat Pembinaan Administrasi  Ditjen Badilag MA RI melakukan pengecekan dengan meneliti antara lain : keabsahan Blanko Akta Cerai, Seri, Kode, tahun pembuatan, substansi dan juga melakukan konfirmasi ke Pengadilan Agama yang menerbitkan Akta Cerai tersebut.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas  perhatiannya diucapkan terima kasih.

  Wassalam
A.n. Direktur Jenderal
  Direktur Pembinaan Adiminstrasi PA
 
ttd.
  Drs. H. Hidayatullah MS., MH
  NIP. 19551010 198303 01002

 

Info Penelusuran Perkara

Zona Integritas

Seputar Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung
09 **Jan** 2019 10:48

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
09 **Jan** 2019 10:52

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
09 **Jan** 2019 10:56

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Kilas Berita

Peraturan Mahkamah Agung
09 **Jan** 2019 10:48

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
09 **Jan** 2019 10:52

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
09 **Jan** 2019 10:56

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Artikel Pilihan

Pedoman Perilaku Hakim 1

PEDOMAN PERILAKU HAKIM PEMBUKAAN Bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang danmerupakan perekat hub...

Pedoman Perilaku Hakim 2

Penerapan : 1.Umum 1.1.Hakim tidak boleh memberikan kesan bahwa salah satu pihak yangtengah berperkara atau kuasanya ter...

Pedoman Perilaku Hakim 3

4. Bersikap Mandiri Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain,bebas dari campur...

Upacara 17 Agustus 2014

UPACARA 17 AGUSTUS DALAM RANGKA MEMPERINGATI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE     MIn...

Naskah Akademis

NASKAH AKADEMIS   Naskah Akademis mengenai COURT DISPUTE RESOLUTION Naskah Akademis mengenai MEDIASI Naskah Akademi...

Pertimbangan atau Nasehat Hukum

PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT HUKUM   No. Judul Tahun Sumber Dokumen 1. Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan L...

Informasi & Kebijakan

INFORMASI DAN KEBIJAKAN   NO. INFORMASI / INSTRUKSI / KEBIJAKAN SUMBER 1. Penyesuaian Beritas Acara Sidang dengan B...

Daftar Hasil Penelitian

DAFTAR HASIL PENELITIAN   1. Oleh : Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.   Judul : Legalisasi Nikah Sirri Mel...

Fatwa MA RI

FATWA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA   fatwa_kma_052/KMA/HK.01/III/2011 | keterangan: Advokat yang telah mengang...

Peraturan Mahkamah Agung

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Galleri Foto

  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone
  • Galeri Foto Kegiatan Di Pengadilan Agama Watampone

Video Prosedur Berperkara

Video Kuliah Berseri Hukum Acara

Video Profil Pengadilan Agama

**Joomla! Debug Console**

**Parsing errors in language files**

**Language Files Loaded**

**Untranslated Strings**